Erick Thohir: Kasih Kesempatan Ahok Bekerja, Jangan Suudzon

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Penunjukan Ahok ini mendapat penolakan dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Erick Thohir menilai, pro kontra penunjukan Ahok sebagai Komisari Utama Pertamina adalah hal yang biasa. Namun, dia meminta agar serikat pekerja dan masyarakat memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ahok untuk bekerja.

"Yang penting begini, kasih kesempatan kita bekerja, dan lihat hasilnya kadang-kadang kita suudzon orang ini begini, begini, tanpa melihat hasil," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, Ahok adalah sosok yang cakap dalam bekerja. Terlebih, kata Erick, Pertamina adalah perusahaan pelat merah yang berorientasi pelayanan. Di sisi lain, Erick menegaskan bahwa direksi dan pegawai BUMN harus memiliki akhlak yang baik.

"Saya sudah beri contoh yang namanya me-manage perusahaan sebesar itu kalau tidak punya akhlak yang bagus apalagi ini amanah kita semua, termasuk saya pak presiden, rakyat, ini yang harus jadi pertanggungjawaban mereka sebagai pimpinan," jelasnya.

"Dan saya tidak mau Direksi BUMN tidak punya emphaty, emphaty dalam artian perusahaannya tidak baik, gaya hidupnya tetap. Kalau mereka perusahaannya untung, ya itu hak kita tidak boleh juga ketika mereka melakukan haknya kita gunjingkan tidak boleh," sambung Erick.

Selain Ahok, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin juga akan menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama BUMN. Sementara, Emma Sri Martini menjadi Direktur Keuangan Pertamina.

Emma sebelumnya adalah Dirut Telkomsel. Dia menggantikan Pahala N Marsury yang kini menjadi Dirut BTN. Sedangkan, mantan pimpinan KPK Chandra Hamzah menjadi Komisaris Utama BTN.

Erick Thohir Diminta Buka-bukaan ke Publik Soal Gebrakannya

Direktur Riset Center of Reform on Economic (CORE) Piter Abdullah menilai, kebijakan Menteri BUMN Erick Thohir yang merombak susunan di tubuh kementerian masih belum memiliki kejelasan.

"Belum bisa ditebak, semuanya masih dalam proses. Pak Erick Thohir sendiri belum menyampaikan apa rencananya sehingga kita belum bisa menganalisis kesesuaian arah strategi dan langkah-langkah yang sudah diambil" ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (21/11/2019).

Oleh karenanya, Piter belum berani berkomentar lebih banyak apakah upaya tersebut efektif atau tidak. "Jadi terlalu spekulatif untuk menilai dampaknya seperti apa," sambungnya.

Namun, ia meminta kepada Erick Thohir untuk bisa memulai transparansi kepada publik, mau dibawa ke mana Kementerian BUMN di bawah komandonya.

"Setidaknya dengan menyampaikan penilaian beliau atas kondisi BUMN saat ini mau dibawa kemana, strateginya bagaimana, dan apa yang dibutuhkan. Dengan demikian kita bisa paham mengapa beliau membawa tokoh-tokoh seperti Ahok dan lain-lain," imbuhnya.

Seperti diketahui, Erick Thohir banyak membuat gebrakan dengan mencopot seluruh deputi dan sekretaris menteri pada Kementerian BUMN.

Selain itu, ia juga memangkas jumlah Eselon I di tubuh kementerian, dari 7 deputi menjadi 3 saja.

Menyikapi hal tersebut, Piter menganggap kebijakan tersebut wajar. Dia coba membandingkannya dengan kasus pemecatan Mauricio Pocchetino sebagai pelatih Tottenham Hotspurs yang digantikan oleh Jose Mourinho, yang kemudian turut membawa orang kepercayaannya.

"Tapi yang jelas pemangkasan itu adalah wajar. Pocchetino dipecat jadi manajer Spurs, semua tim pelatihnya ikut diganti. Jose Mourinho sebagai manajer pengganti pasti membawa tim pelatihnya sendiri agar ada kekompakan tim," tukas Piter.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyambut baik efisiensi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir belakangan ini.

Seperti diketahui, Erick Thohir juga telah memangkas empat jabatan deputi di kementeriannya dan rencananya akan melantik lima pejabat baru pasca aksi sapu bersih.

"Dengan ini, kinerja BUMN juga bisa lebih positif, lebih bisa menciptakan profit bagi negara dan menciptakan layanan yang lebih maksimal bagi masyarakat," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (21/11/2019).

Shinta juga bilang, proses pemangkasan akan mengkerek secara langsung profesionalitas serta kinerja di jajaran BUMN.

"Lagipula bila BUMN menjadi lebih efisien dan lebih profesional, pelaku usaha nasional juga akan lebih senang sebagai rekan kerja," ujarnya.

Ical: Munas Partai Golkar Tak Hanya Ajang Pilih Ketua Umum

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyebut, ajang Musyawarah Nasional (Munas) bukan hanya sekadar pergantian kepemimpinan saja. Ical, sapaan akrabnya, ingin ada visi misi yang jelas untuk pembangunan Indonesia di masa depan.

"Munas tidak hanya ajang memilih ketua umum, tapi pemikiran-pemikiran Partai Golkar yang akan menjadi arahan bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Termasuk di dalamnya pembahasan blueprint visi negara Kesejahteraan 2045 yang dimiliki partai Golkar," kata ical dalam sambutannya di Rapimnas Partai Golkar di Hotel Ritz Calton, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Ical menuturkan, beberapa tokoh senior Golkar juga tetap bersemangat untuk menjadikan partai beringin kembali berjaya dimasa yang akan datang.

"Saya, Pak Agung Laksono, Pak Andi Mattalatta, Pak Akbar Tandjung, adalah generasi yang telah lewat, tapi kami masih punya semangat untuk besarkan Partai yang kami cintai," ujarnya.

Untuk itu, dirinya meminta semua pihak untuk bersatu dan membangun kekuatan besar dalam menghadapi kompetisi politik ke depan.

"Kita harus terus bersatu. Kalau kita bersatu, kita dapat memaksimalkan semua energi yang kita miliki untuk memikirkan kemajuan Partai Golkar, sehingga ke depan Golkar tidak akan ada lawan," harapnya.

Ical ingin Partai Golkar di tahun 2024 harus bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden dari kader partai sendiri. Oleh karenanya, Munas ke depan harus bisa menyatukan kekuatan.

"Kita pikirkan agar bagaimana beberapa calon ketum yang ada bisa berunding, sehingga bisa menelurkan musyawarah mufakat. Kita kesampingkan ego-ego yang ada. Di situlah, Golkar akan menjadi pemenang," tuturnya.

Ical ingin partainya diisi generasi-generasi milenial yang masuk ke dalam kepengurusan Partai. "Serta kita tabuh gendang kita sendiri, kita menari di gendang kita sendiri. Satu tekad kita, Golkar menang Pileg dan Pilpres di 2024," jelasnya.

Mantan ketua Umum Partai Golkar itu juga berharap, Partai Golkar bisa kembali sebagai The Party of Ideas. Dengan membangkitkan ide dan gagasan Golkar lewat media mainstream maupun media sosial.

"Kami menghargai apa yang diraih di pemilu 2019 lalu. Ke depan, dalam membangun partai, kita juga harus berkeliling dan mencari masukan-masukan dari daerah/DPD," tutupnya.

Ahok Bakal Masuk BUMN, Ini Kata Pengamat

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digadang akan mengisi jabatan direksi Perusahaan Badan Usaha Milik Negarta (BUMN), diantaranya Direktur Utama PT Pertamina (Persero).

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria mengatakan, jika Ahok nanti ditunjuk sebagai Direktur Utama Pertamina, maka Ahok termasuk orang dari luar Pertamina ke lima berturut-turut yang duduk sebagai orang nomor satu di perusahaan energi plat merah tersebut.

"Selama ini sudah empat kali berturut-turut kursi dirut Pertamina diduduki oleh orang nonkarier dan ternyata hasilnya pun biasa-biasa saja," kata Sofyano, di Jakarta‎, Jumat (15/11/2019).

Dia memandang, penunjukan orang di luar Pertamina sebagai Direktur Utama Pertamina, menunjukan pemerintah tidak percaya dengan kemampuan pegawai karier Pertamina, sehingga kembali memilih orang luar memimpin Pertamina.

"Apakah pemerintah yang berkuasa tak percaya dengan kemampuan orang karier Pertamina sehingga tidak mau menempatkan mereka menduduki kursi Dirut Pertamina?," ungkapnya.

Menurutnya, penunjukan Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina akan menimbulkan pertanyaan, mengenai keberhasilan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam membina pejabat karier Pertamina, sehingga tidak dipercaya dan tidak pantas mendapat kesempatan memimpin Pertamina.

"Jika nanti Dirut Pertamina diganti lagi, dan ternyata orang luar yang dipercaya kembali, maka itu bisa saja dipahami bahwa pemerintah gagal membina orang Pertamina," tandasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN Rabu (13/11/2019). Pertemuan tersebut ternyata membahas rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk menempatkan Ahok di jajaran direksi salah satu BUMN.

Sebagaimana yang diketahui, Ahok berasal dari kalangan politisi. Dirinya pernah terjerat kasus hukum tentang penodaan agama dan divonis 2 tahun penjara. Apakah rekam jejak tersebut mempengaruhi peluang penempatannya sebagai direksi BUMN?

Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyatakan, sebenarnya menjadi karyawan BUMN saja, seseorang harus bebas dan tidak pernah terkena tindak pidana.

"Jadi sebenarnya di BUMN ada peraturan, yang pernah dipidana tidak bisa menjabat karena telah melanggar disiplin. Itu untuk karyawan ya, apalagi direksi," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (14/11/2019).

Selain itu, pemilihan direksi BUMN secara profesional juga sangat kompetitif. Lanjut Achmad, persaingan menjadi direksi BUMN sangat ketat, karena kompetisi awal dari pejabat karier, naik menjadi pejabat struktural, kemudian masuk full talent menjadi direksi harus dilalui dengan baik.

Hal tersebut dilakukan karena direksi BUMN yang bekerja harus loyal, memahami proses bisnis dan menciptakan trust kepada stakeholder. Oleh karenanya, Achmad menambahkan, agak susah untuk kalangan politisi bergabung di BUMN karena dirinya harus mengubah arus dari politik ke profesional.

Meski demikian, Achmad mengatakan tidak ada salahnya memberikan kesempatan dan waktu bagi Ahok untuk membuktikan jika dirinya layak menempati posisi di BUMN. Ada beberapa contoh tokoh non-profesional yang sukses memimpin satu BUMN, salah satunya Budi Waseso.

"Contohnya seperti Buwas (Budi Waseso), itu kan polisi yang sangat tegas, memimpin Bulog ternyata bagus, efek dari sikap tegasnya," ujar Achmad.

Nasdem Lanjutkan Safari Politik: Kami Tak Punya Pengalaman Khianati Partner

Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, pihaknya akan melanjutkan safari politik ke partai nonkoalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia meyakinkan, safari politik itu bukan untuk membentuk poros baru.

Irma memastikan Nasdem tidak akan mengkhianati Presiden Jokowi. Terlebih, selama ini, Nasdem tidak punya pengalaman mengkhianati kawan sendiri.

"Kita masih dalam partai koalisi dan kita bukan partai yang bisa mengkhianati partner. Dan kami belum punya pengalaman mengkhianati partner itu yang harus dipercaya oleh publik," ujar Irma di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (9/11/2019).

Setelah PKS, akhir November 2019 ini, Nasdem akan berjumpa dengan PAN. Dia mengatakan, safari itu hanya bentuk silaturahmi kebangsaan.

"Rencana sama PAN di akhir November tapi itupun dalam rangka silaturahim kebangsaan juga ya. Ini tidak ada juga disebut poros porosan tidak ada kita belum terpikir sejauh itu," kata Irma.

Irma juga mengakui ada wacana bertemu dengan Demokrat. Namun belum pasti karena enggan di-framing akan keluar koalisi.

"Kami tidak ingin dianggap nanti ini adalah Safari politik 'digoreng' lagi di-framing lagi. Jadi kita ingin bangsa ini ke depan harus saling berangkulan jangan mau lagi diobok-obok dengan sara, fitnah saling curiga mencurigai rugi bangsa kita," tegasnya.

Polisi Persilakan Novel Baswedan Laporkan Balik Dewi Tanjung

Polisi menyilakan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melaporkan balik Politikus PDI Perjuangan Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung. Menurut dia, semua orang memiliki hak yang sama di mata hukum.

"Pada prinsipnya semua orang boleh melapor kepada pihak kepolisian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono, Kamis (7/11/2019).

Argo mengatakan, masyarakat yang ingin membuat laporan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) harus melampirkan data pendukung. Misalnya, Novel Baswedan merasa dirugikan.

"Nanti tentunya harus ada pendukung yang dibawa baru nanti dilaporkan ke Polda atau ke Polres tentunya nanti disana ada tempat konsultasi. dikonsultasikan seperti apa yang dia laporkan," ucap Argo.

Dewi Tanjung melaporkan penyidik KPK Novel Baswedan karena meragukan kebenaran penyerangan air keras dan luka-luka yang didapatnya.

"Ada beberapa hal yang janggal dari semua hal yang dialami dari rekaman CCTV dia dari bentuk luka, dari perban, kepala yang diperban tapi tiba-tiba mata yang buta gitu kan," kata Dewi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu 6 November 2019.

Dewi menduga Novel hanya berpura-pura saat terkena air keras.

"Saya orang seni, saya juga biasa beradegan. Orang kalau sakit itu tersiram air panas reaksinya tidak berdiri, tapi akan terduduk jatuh terguling-guling. Itu yang saya pelajari, dan tidak ada reaksi dia membawa air untuk disiramkan," kata Dewi.

Dewi melaporkan Novel dengan Pasal tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik. Laporan polisi itu tertuang pada nomor LP/7171/XI/2019/PMJ/Dit. Krimsus.

Langkah Pertama dan Gebrakan Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju Jokowi

Wajah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memperlihatkan keyakinan. Senyum selalu mengembang lebar, tatapan matanya menunjukkan rasa optimistis ke depan.

Di hadapan Nadiem, sejumlah birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menunggu arahan. Mereka mencoba membaca cara anak muda yang menjadi menteri baru itu untuk membangun negara.

Berkemeja putih lengan panjang, Nadiem mengumpulkan para pejabat kementerian di hari kedua sebagai menteri pada Kamis sore, 24 Oktober 2019.

Menteri berusia 35 tahun itu meminta para pejabat eselon 1 memaparkan fungsi kerja masing-masing. Tiap orang diberi waktu 15 menit memaparkan.

Tidak terlihat rona lelah di wajah Nadiem. Padahal beberapa jam sebelumnya baru selesai menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dirinya ingin memanfaatkan waktu di awal masa jabatan ini mengenal lebih dalam kementerian yang dipimpinnya.

"Saya murid yang cukup baik, dan saya belajar cepat," ujar Nadiem dalam pertemuan dengan para pejabat kementerian.

Nadiem memang sengaja menggunakan kata murid karena dia merasa bukan guru. Ia merasa perlu belajar dari nol untuk dapat memahami beragam persoalan. Apalagi dirinya memimpin institusi negara yang bertugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sikap yang ditunjukkan Nadiem di awal kepemimpinan bukan berarti tidak memiliki persiapan. Bekas CEO Gojek itu mengaku hanya perlu waktu.

"Tapi selama ini saya sudah mempersiapkan diri," kata Nadiem.

Ada alasan khusus Presiden Jokowi memercayakan dunia pendidikan Indonesia ke tangan anak muda ini. Sebagai kepala negara, Jokowi percaya kemampuan di bidang teknologi yang dimiliki Nadiem dapat mempermudah beragam hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Sehingga bisa mewujudkan visi misi presiden di bidang pendidikan.

"Itu kenapa dipilih Nadiem Makarim," kata dia.

Di samping itu, Jokowi mengaku Nadiem telah bercerita banyak tentang apa saja yang akan dikerjakan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karenanya, Nadiem pun dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jokowi: Utamakan Dialog dan Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-22 ASEAN-RRT, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan kepercayaan strategis menjadi kunci untuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan, termasuk di Laut China Selatan.

"Trust akan terwujud jika kita berkomitmen untuk mengutamakan dialog dan penyelesaian sengketa secara damai, dan menghormati, serta mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata Jokowi di Impact Exhibition & Convention Center, Bangkok, Thailand, Minggu (3/11/2019).

Presiden menilai upaya pembangunan stabilitas dan perdamaian di kawasan harus terus dilakukan, salah satunya penyelesaian putaran pertama perundingan Code of Conduct in the South China Sea pada 2019.

Jokowi juga berharap kemajuan dalam perundingan tersebut dapat selaras dengan situasi di lapangan. Dia juga menyampaikan agar tidak ada pihak mana pun yang melakukan tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan.

"Dengan cara ini, strategic trust antara ASEAN dan RRT dapat terjaga. Jika ini dilakukan, kemitraan ASEAN-RRT dalam 3 dekade ke depan akan menjadi pilar penting bagi stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik," demikian diungkapkan Presiden.

Selain itu, dalam pidatonya Presiden juga mendorong konsep Indo-Pacifik dengan mengedepankan kolaborasi antarnegara-negara di kawasan.

ASEAN bersama RRT memiliki komitmen yang sama untuk memastikan stabilitas dan perdamaian sebagai kunci kesejahteraan.

Jokowi berharap ASEAN outlook Indo-Pacific dapat terus mendorong stabilitas, keamanan dan kesejahteraan di kawasan Indo-Pasifik.

Menko Polhukam Mahfud Md Yakin Polisi dan Jaksa Bisa Lebih Hebat dari KPK

Menko Polhukam Mahfud Md no comment soal Presiden Jokowi yang tak buru-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat bergegas ke bandara.

Namun, dia sempat mengatakan, lembaga penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan bisa atau lebih hebat dari KPK.

"Sebenarnya sih, lembaga penegak hukum yang ada sekarang, Polri, Kejaksaan itu bisa sehebat atau lebih hebat dari KPK, kalau memang seluruh sumber daya dan potensi lain yang tersedia. Termasuk struktur organisasi sampai ke daerah-daerah itu dimanfaatkan dengan secara profesional," ucap Mahfud di kantornya, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Dia pun menuturkan, jika seperti itu, tak perlu ada kekhawatiran akan terjadi pelemahan korupsi.

"Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran bahwa terjadi pelemahan dalam pemberantasan korupsi," ungkap Mahfud.

Dia juga menuturkan, kuncinya adalah bekerja secara profesional.

"Kejaksaan dan Kepolisian itu bisa bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh itu, saya kira bisa. Karena banyak yang bisa ditangani," pungkas Mahfud Md.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut UU KPK hasil revisi. Jokowi mengaku tengah menghormati proses uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita melihat hahwa sekarang ini masih ada proses uji materi di MK. Kita harus menghargai proses-proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Menurut dia, tak elok apabila mengeluarkan perppu sementara proses uji materi UU KPK di MK masih berlangsung. Jokowi menilai hal ini bagian sopan santun dalam bertata negara.

"Jangan ada, orang yang masih berproses, uji materi kemudian langsung ditimpa dg sebuah keputusan yang lain. Saya kira kita harus tahu sopan santun dalam bertata negaraan," jelas Jokowi.

Anies Baswedan, Gubernur Terbodoh Dalam Sejarah

Sebenarnya saya sudah malas ngurusin manusia satu ini, tapi kok ya semakin ke sini semakin menjadi-jadi saja kelakuannya.

Sejak awal menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ini orang sudah ngaco dengan ucapannya bahwa kemenangannya menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah kemenangan muslim pribumi, padahal dia sendiri pendatang keturunan Arab, bukan orang asli pribumi. Nggak ngaca.

Setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ngaconya semakin menjadi-jadi. Mulai dari membolehkan PKL jualan di trotoar, lalu jalan Jatibaru di Tanah Abang ditutup untuk PKL jualan, kemudian menyemprot kali item bau busuk taik dengan parfum dan menutupnya dengan jaring agar itemnya kali tidak kelihatan.

Publik juga tidak akan lupa kebijakan ngawurnya yang menghidupkan kembali becak agar berkeliaran bebas di jalanan Jakarta. Lalu dengan pedenya menghiasi Jakarta dengan tanaman plastik. Benar-benar Gubernur edan.

Dan yang lebih tolol lagi bikin monumen bambu yang umurnya hanya setahun doang dengan menghabiskan duit rakyat sebesar Rp 550 juta. Dimana otaknya coba.

Kini publik dihebohkan dengan anggaran siluman yang fantasitisnya luar biasa angkanya itu. Bayangkan saja bagaimana mungkin Pemprov DKI menganggarkan Rp 82,8 miliar rupiah untuk pembelian lem Aibon, Rp 123 miliar untuk pembelian bolpen, serta Rp 121 miliar untuk pembelian komputer.

Itu belum termasuk anggaran Rp 5 miliar untuk lima orang influencer pariwisata DKI, anggaran Septic Tank Rp 166 miliar, dan anggaran mengecat jalur sepeda Rp 73 miiliar. Kan gila.

Lantas tugas para tim pembantu Gubernur yang tergabung dalam TGUPP itu apa saja kok bisa muncul anggaran yang tidak masuk akal itu? Digaji besar sampai puluhan juta rupiah per bulan, tapi tidak ada gunanya sama sekali bagi kemaslahatan warga DKI Jakarta.

Padahal puluhan orang yang tergabung dalam tim TGUPP-nya itu mendapat gaji dan fasilitas yang super wah. Total anggaran untuk timnya TGUPP itu tembus sampai Rp 19 miliar. Itu belum termasuk biaya makan mereka dan ATK yang mencapai Rp 437 juta.

Jika ditotal secara keseluruhan, total anggaran mereka tembus sampai Rp 20 miliar. Lalu dalam pengajuan anggaran tahun 2020 anggaran TGUPP naik signfikan menjadi Rp 26,5 miliar. Untuk apa coba.

Ketua TGUPP saja dapat gaji Rp 51.570.000 per bulan, termasuk fasilitas mobil dinas Toyota Altis. Itu belum termasuk gaji yang diterima oleh para anggota TGUPP-nya itu mulai dari puluhan juta hingga belasan juta rupiah per bulannya. Kan sinting.

Berbagai kekonyolan dan kengawuran dilakukannya tanpa sadar sebagai bentuk kebodohannya dalam bekerja. Tapi selalu dan selalu dengan entengnya dan tanpa beban selalu ngeles tingkat dewa.

Ya beginilah akibatnya orang tidak tahu apa-apa dipaksakan jadi Gubernur DKI Jakarta. Tipikal dan ciri khas Gubernur Kadal Gurun yang nihil prestasi dengan retorika segudang. Jakarta yang sudah rapih dan bermartabat di era Ahok kini jadi kumuh dan berantakan kembali.

Saya tidak mau berandai-andai bahwa Anies Baswedan mau nilep uang sebanyak itu untuk modal logistik nyapres 2024 atau untuk menimbun kekayaan pribadinya, tapi saya yakin orang ini memang bodoh soal anggaran.

Masih ingat kan anggaran fantastis tunjangan Guru yang diajukan Anies Baswedan sebesar Rp 23,3 triliun yang ditemukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Anies masih menjabat sebagai Mendikbud dulu?

Itu belum lagi proposal anggaran sebesar Rp 571 triliun yang dia ajukan dengan dalih bangun Jakarta selama 10 tahun kedepan. Anggaran yang Anies ajukan tersebut mengalahkan total anggaran untuk bangun ibukota negara baru yang hanya Rp 466 triliun saja.

Dari situ saja sudah kelihatan bahwa orang ini memang orang bodoh, khususnya dalam hal menyusun anggaran. Namun dia lihai menutupi kebodohannya dengan kelebihannya yang pandai merangkai kata dan pandai main sandiwara, termasuk namun tidak terbatas pemain watak kelas ikan hiu.

Entah bagaimana orang ini bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta, laron-laron di baskom dan cicak-cicak di dinding pun juga pada terheran-heran, kok bisa ya?

Kekuasannya bukan karena kehendak Allah. Akan tetapi karena dosa para manusia dungu over dosis mabok agama yang memilihnya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kalau orang ini jadi Gubernur di propinsi lain, mungkin orang tidak akan mengurusinya, tapi ini jadi Gubernur di ibukota negara yang notabene adalah representatif NKRI di mata dunia. Kan ngehe.

Jika kita bandingkan dengan Gubernur-Gubernur lainnya di negara ini, Anies Baswedan adalah Gubernur terbodoh dalam sejarah NKRI. Manusia satu ini adalah sumber bencana bagi warga DKI Jakarta. Sudah cukup penderitaan warga DKI Jakarta dipimpin oleh orang bodoh soal anggaran, pecatan Menteri pula.

Dalam hati saya bertanya, kira-kira bagaimana nasib warga DKI Jakarta seandainya dia terpilih lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Semoga itu tidak terjadi. Amit-amit, orang waras pasti trauma banget.

Kura-kura begitu.

Jadi Kapolri, Idham Azis Janji Tangani Radikalisme dengan Pendekatan Lunak dan Keras

Calon Kapolri Komjen Idham Azis baru saja disetujui secara aklamasi sebagai Kapolri oleh Komisi III DPR RI.

Dalam fit and proper test yang digelar oleh Komisi III DPR RI, Idham Azis mengatakan, dirinya berjanji untuk menangani permasalahan radikalisme dengan mengendepankan pendekatan lunak dan keras.

"Pendekatan lunak dilakukan dengan mengintensifkan kegiatan deteksi dini dan deteksi aksi, penggalangan, pembinaan, dan penyuluhan terhadap kelompok radikal dan anti-Pancasila," katanya di hadapan Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Agama, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sedangkan pendekatan keras, lanjut Idham, dilakukan dengan penegakan hukum yang dilakukan secara profesional dan terukur.

"Dan konsisten berdasarkan ketentuan perundangan-undangan," kata Idham Azis.

Bantah Unggah Rancangan APBD 2020, Pemprov DKI Sebut Ada Kebocoran Data

Kepala Bappeda DKI Jakarta, Sri Mahendra menyatakan belum pernah mengunggah Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk [APBD 2020](Belum Pernah Unggah Rancangan Anggaran, Pemprov DKI Sebut Ada Kebocoran Data "") ke situs apbd.jakarta.go.id.

Dia menyebut pengunggahan akan dilakukan setelah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Saat ini pembahasan KUA-PPAS masih berlansung antara eksekutif dan legislatif.

"KUA-PPAS belum pernah di-upload, yang akan kami upload itu adalah dokumen yang sudah punya kekuatan (hukum)," kata Mahendra di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Karena hal itu, dia menilai adanya kebocoran data bila dokumen rancangan KUA-PPAS sempat muncul di website milik Pemprov DKI. Sebab, dia berulang kali mengklaim pihaknya mempublikasikan anggaran tersebut.

"Kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu, saya juga tidak tahu, karena itu masalah barangkali ada sistem yang bocor dan juga bug," ujar dia.

Selain itu, Mahendra juga mengaku Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.

"Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload," papar dia.

Dikritik soal Anggaran Bengkak Lem Aibon, Anies Baswedan Salahkan Sistem

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara perihal adanya mata anggaran pengadaan lem aibon untuk sekolah se-Jakarta Barat oleh Dinas Pendidikan yang bernilai besar. Menurut Anies, kesalahan seperti itu tidak hanya terjadi di periodenya saja.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, mata anggaran aneh selalu terjadi tiap tahun penganggaran. Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital, tapi tidak pintar.

"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia menuturkan, selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.

Untuk itu, agar masalah seperti ini tidam kembali terjadi, Anies berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system. Dengan begitu, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai.

Proyek smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020.

"Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengn isian yang nyambung, kalau tidak, ditolak oleh sistem," kata Anies menandaskan.

Hong Kong dan Larangan Impor Pakaian Hitam

Pemerintah Tiongkok tengah berupaya melarang ekspor pakaian hitam ke Hong Kong dari daratan utama Tiongkok. Melansir dari Says, Kamis, 24 September 2019, upaya ini terkait demo besar-besaran yang masih berlangsung di kawasan istimewa tersebut.

South China Morning Post menuliskan, demo ini sudah berlangsung lebih dari empat bulan. Sejak kali pertama belangsung, demonstan sudah menjadikan hitam sebagai simbol. Representasinya dengan memakai kaus hitam, jins hitam, dan sneakers hitam.

Sudah beberapa bulan sejak barang-barang yang masuk ke Hong Kong pilahannya diperketat. Isu pertama terjadi di bulan Juli 2019 saat beberapa barang, seperti helm kuning, payung kuning, bendera, masker, dan pakaian hitam, terutama yang jenisnya kaus, mulai langka.

Beberapa barang yang kemudian jadi isu di bulan September adalah sederet makanan, gas, mesin besar, handuk, drone, wrist band, speaker, bahkan mainan remote-controlled.

Investigasi SCMP menemukan, pelarangan ini mulai dilakukan dengan mengontak sebuah perusahaan besar di Beijing, Tiongkok.

Salah satu pekerja di perusahaan itu menyebut, hanya kaus hitam yang tak boleh didistribusikan ke Hong Kong, sementara warna lain masih diperbolehkan.

Pengiriman ke Hong Kong disebutkan rata-rata terlambat sampai dua hari lamanya.

Mengingat kondisi tersebut, tak sedikit orang, tidak termasuk demonstran, yang kemudian mengusungkan opsi ganti warna sebagai simbol protes.

"Bisa berpindah ke warna merah mungkin," tulis salah satu pengguna Twitter.

Beberapa bahkan menyarankan protes dengan demonstan telanjang untuk menunjukkan tuntutan tak terbantahkan. "Supaya mereka tidak ada alasan untuk melarang ini-itu," tutur salah satu warganet.

Imam Besar Masjid Istiqlal Doakan Jokowi dan Ma'ruf Bisa Emban Amanah

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mendoakan Jokowi dan Ma'ruf Amin mampu mengemban amanah dalam memimpin pemerintahan lima tahun mendatang.

Hal ini disampaikan Nasaruddin saat membacakan doa penutup Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR Jakarta, Minggu (20/10/2019).

"Dengan bimbingan-Mu dan doa kami semua, maka insyaallah mereka akan mampu mengemban amanah suci dan berat dengan baik dan berkah," kata Nasaruddin seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan bahwa sebagai manusia biasa, presiden dan wakil presiden tidak luput dari banyak keterbatasan.

Namun, ia berdoa agar Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat mengemban amanahnya dengan baik. Ia juga menyatakan, jalan yang harus ditempuh bangsa ini masih panjang. Tantangan dan perjuangan juga masih terbentang luas.

Sementara itu, ia juga mendoakan presiden dan wakil presiden serta segenap warga Indonesia bersedia bahu membahu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di bawah payung NKRI. Selain itu, dijauhkan dari musibah dan perpecahan yang dapat menyedot energi bangsa Indonesia.

Ia berharap, pemerintahan baru mampu memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setelah melalui serangkaian acara pelantikan, Jokowi dan Ma'ruf Amin resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Keduanya dilantik oleh MPR yang disusul dengan pengambilan sumpah. Pengucapan sumpah dilakukan pada pukul 16.04 WIB.

"Bismillahirrahmannirrahim, Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Jokowi di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Setelah itu, Ma'ruf Amin yang mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden.

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Ma'ruf Amin.

Dengan ini, Jokowi-Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Seusai pengambilan sumpah, Jokowi dan Ma'ruf Amin menandatangani berita acara pelantikan dan penyerahan berita acara pelantikan oleh pimpinan MPR.

Kesan Mendalam Barista pada Wishnutama yang Jadi Menteri Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya KH Ma'ruf Amin sudah mengumumkan para menteri yang masuk susunan Kabinet Indonesia Maju pada Rabu, 23 Oktober 2019. Salah satu menteri yang banyak jadi perhatian adalah Wishnutama.

Ia terpilih menjadi Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif (Menparekraf) periode 2019-2024. Wishnutama selama ini dikenal sebagai sosok kreatif dan inspiratif. Selain pernah berkarier di beberapa stasiun televisi, ia juga termasuk figur dibalik keberhasilan Indonesia saat menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Pria kelahiran Jayapura, 4 Mei 1976 ini memang dikenal memiliki segudang prestasi.Maka wajar saja kalau pria yang akrab disapa Tama ini menjadi idola banyak orang,, termasuk seorang mantan barista Starbucks.

Kala itu Wishnutama mendapat pesan penuh makna di cup Starbucks dari seorang barista bernama Intan.  Momen tersebut juga dibagikan pria yang saat itu masih bekerja di Net TV itu melalui unggahan foto di akun Instagramnya.

Dalam foto yang diunggah pada 19 Juni 2019 tersebut, terlihat sebuah cup gerai kopi waralaba terebut yang bertuliskan sebuah pesan untuk Wishnutama.

"Dear Pak Wisnu, ini adalah hari terakhir saya bekerja di Starbucks, saya senang bisa membuatkan kopi kesukaan Anda semenjak saya mulai bekerja di Starbucks sampai dengan hari terakhir," tulis Intan dalam bahasa Inggris.

Wishnutama pun mengucapkan terima kasih karena sang barista sudah sering membuatkan kopi untuknya.

"Baru mau minum kopi baru ngeh ada tulisan panjang di cup yang ditulis oleh seorang barista yang buatin kopi. Terima kasih Intan yang sudah sering bikinin kopi untuk saya, Sukses buat pekerjaan barunya ya," tulis Wishnutama dalam keterangan foto.

Sementara itu, penunjukkan Wishnutama sebagai Menparekraf juga mendapat sorotan warganet. Banyak yang mendukung penunjukkan suami Gista Putri itu sebagai menteri.

"Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama. Paling cocok, seorang pelaku dan kreator banyak seni kreatif. Soal pariwisata, paling tidak dia paham lewat matanya. Mana yang harus dijadikan prioritas untuk dijadikan destinasi wisata," tulis pemilik akun @Raesaka.

Ika Natassa, seorang penulis yang sejumlah karyanya sukses saat diangkat ke film layar lebar juga mengungkapkan pendapatnya terkait beberapa menteri dalam kabinet Jokowi ini, termasuk Wishnutama.

"Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Nadiem Makarim sebagai Mendikbud, gokil!" seperti diterjemahkan dari unggahan Ika Natassa.

"@wishnutama selamat ngopi bpk Mentri yg pst akan diidolakan para emak2 😅😅😅😅😅😅😅" komentar akun @ dayuwarsiki yang juga mendukung Wishnutama sebagai menteri di Kabinet Jokowi.

Jokowi Ungkap Alasan di Balik Pemilihan Prabowo Jadi Menhan, Apa Itu?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memilih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Padahal, mantan Danjen Koppasus itu merupakan rivalnya saat Pilpres 2019.

Meski begitu, Jokowi tetap memilih Prabowo sebagai menteri untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Hal ini didasarkan keinginan Jokowi untuk membangun sebuah demokrasi gotong royong.

"Kita ini ingin membangun sebuah demokrasi gotong royong. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di Indonesia ini tidak ada yang namanya oposisi kayak di negara lain," jelas Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Joklwi mengatakan, sistem demokrasi yang dianut di Indonesia adalah gotong royong. Sehingga, dia menilai tak ada yang salah apabila Prabowo dijadikan menteri di kabinetnya.

"Demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Kalau itu baik untuk negara, baik untuk bangsa kenapa tidak dan memang sistem presidential yang kita miliki ini tidak kayak di luar," kata dia.

"Biasanya ada dua partai besar, ini ndak. Meskipun dua yang berkompetisi tapi partainya banyak. Ini kita memang masih menuju pada sebuah proses demokrasi bernegara ke depan," sambung Jokowi.

Menurut dia, Prabowo memiliki pengalaman besar di dunia militer. Untuk itu, Jokowi menyebut posisi Menteri Pertahanan sangat cocok untuk Prabowo.

"Ya memang pengalaman beliau besar beliau ada di situ," ucap Jokowi.

Serah terima jabatan Menteri Pertahanan dari Ryamizard Ryacudu ke Prabowo Subianto resmi dilakukan. Serah terima jabatan itu ditandai dengan penyerahan pelakat kepemimpinan yang ditandatangani keduanya.

Acara serah terima jabatan ini berjalan singkat sekira 20 menit di lantai 16 Gedung AH Nasution Kompleks Kementerian Pertahanan.

Serah terima jabatan ini dilakukan usai apel penyambutan yang berlangsung di lapangan apel utama.

Prabowo tak didampingi lagi oleh putranya, Didit Hediprasetyo. Kali ini, dia didampingi sang adik, Hashim Djojohadikusumo. Sementara, Ryamizard didampingi istri dan kedua anaknya.

Pada pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Prabowo didampingi sang putra Didit Hediprasetyo.

Pamit dari Kemenko Polhukam, Wiranto: Jangan Usir Saya

Momen haru mewarnai serah terima jabatan Wiranto kepada Mahfud MD di Kementerian Kordinator Hukum dan Keamanan (Polhukam).

Wiranto berpesan kepada seluruh jajaran Kemenko Polhukam untuk terus membantu Mahfud dalam menyelesaikan tugasnya.

"Kita sudah punya banyak pengalaman, maka apa yang telah saudara sampaikan kepada saya, bantu kerjasamanya, keikhlasannya, kesungguhannya. Saya harapkan diteruskan kepada Pak Mahfud untuk bisa meringankan kerja beliau yang cukup rumit," tutur Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Sambil bercanda, Wiranto berpesan untuk tidak mengusirnya bila kelak dirinya menyambangi kembali Kemenko Polhukam.

"Walaupun mungkin sudah di luar struktur, tetapi saya masih merasa keluarga besar Kemenko Polhukam, setiap saat kalau datang kemari, jangan diusir, hehehe," kata Wiranto terkekeh.

Pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin Jadi Sorotan Dunia

Pelantikan presiden dan wakil presiden RI 2019-2024, Jokowi-Ma'ruf Amin telah dilakukan di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019).

Sejak Sabtu malam, aparat keamanan sudah bersiaga. Sebanyak 31 ribu personel gabungan TNI-Polri disiagakan jelang pelantikan Presiden terpilih, Joko Widodo atau Jokowi hari ini.

Acara pelantikan ini  tak hanya menyita perhatian Tanah Air, namun juga menjadi sorotan media asing.

Media asal Singapura, The Straits Times memberitakan acara pelantikan presiden Indonesia dengan judul "President Joko Widodo faces test of leadership in second term."

"Dengan Alquran diletakkan di atas kepalanya, Presiden Indonesia Joko Widodo pada hari Minggu (20 Oktober) membacakan sumpah jabatannya untuk melaksanakan tugasnya dengan "baik dan adil" yang ia bisa, memulai masa jabatan kedua dan terakhirnya di bawah rentetan krisis." Demikian kutipan dari artikel tersebut.

Masih dari negara yang mengutus PM Lee Hsien Loong untuk menghadiri acara tersebut, Channel News Asia turut serta mengulas acara pelantikan dengan tajuk "Indonesia's Jokowi kicks off fresh term with inauguration ceremony."

Beralih ke media asal India, Bloomberg Quint ikut memberitakannya melalui artikel "Indonesia’s Jokowi Sworn in as Wobbling Growth Tests Reforms"

Beralih dari Asia, media asal Inggirs, Reuters turut mengabadikan momen tersebut dalah sebuah tulisan berjudul "Indonesia's Widodo faces test on reform credentials in second term."

Sementara dari Kanada, media bernama CBC menuliskan sebuah artikel dengan judul "Indonesia's Joko Widodo sworn in for 2nd term as president."

Tak ketinggalan, media asal Kalispell, AS juga memberitakan dengan tajuk "Indonesia's Popular President Sworn In For 2nd Term."

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf akan resmi dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2019. Para delegasi negara pun turut menghadiri undangan tersebut.

PM Singapura Lee Hsien Loong telah tiba di Jakarta bersama rombongan untuk menghadiri acara pelantikan.

Begitu pula dengan PM Malaysia, Mohathir Mohamad yang ditemani istri dan jajaran menteri untuk hadir dalam undangan tersebut.

Sebelum acara pelantikan dimulai pun, Jokowi sempat menemui 5 kepala negara diantaranya Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang datang bersama sang istri, Ho Ching, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Raja Eswatini, Mswati III beserta istri.

Cerita Sri Mulyani Soal Uniknya Menteri PUPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kesan-kesan selama menjadi bendahara negara yang mengatur seluruh anggaran kementerian dan lembaga. Dia menyebut, kerap menerima keluhan menteri terkait anggaran yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu proyek.

Sri Mulyani menyebut selama ini komunikasi antar kementerian dan lembaga sangat baik, meski masih ada satu menteri yang tidak menggunakan whatsapp di zaman yang kian canggih. Dia adalah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Dia satu-satunya menteri yang tidak pakai whatsapp, jadi masih sms-an. Kalau yang lain whatsapp, tapi kita coba selalu mendukungnya dalam apapun itu," ujar nya disambut tawa Menteri Basuki dalam acara Ngopi Teko di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (18/10).

Mendapat pernyataan itu, Menteri Basuki menyebut, selama ini dirinya memang lebih banyak menggunakan talepon dan SMS untuk menghubungi Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut. Tak lama kemudian, permintaannya langsung mendapat balasan.

"Saya kalau menghubungi Bu Sri Mulyani, 'Mba, saya ada ini, ada itu. Tolong ya,' pasti 5 menit kemudian langsung dijawab. Makanya Ibu Sri Mulyani itu memang baik. Saya kalau apa apa sangat takut berbuat salah, makanya anggaran kalau bisa sesuai," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, apabila selama menjalankan tugas ada kesalahan. Hal ini disampaikan Sri Mulyani mewakili seluruh menteri kabinet kerja.

"Kami mohon maaf Bapak, mungkin suka nakal, suka ndablek (susah dikasih tau), suka enggak ngerti, suka terlambat," kata Sri Mulyani saat acara perpisahan dengan Jokowi-JK di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/10/2019).

"Pasti kan sebagai manusia biasa mohon maaf kalau kami belum bisa memuaskan. Terima kasih bapak presiden dan bapak wapres atas kepercayaannya," sambungnya.

Dia mengaku sangat menyenangkan bekerja bersama dengan Jokowi-JK dan para menteri lainnya. Menurut Sri Mulyani, JK selalu mengajak para menteri berbicara tentang berbagai hal.

"Pak presiden dalam sidang kabinet sangat jelas memberikan guidance sehingga kita juga paham bagaimana menyelesaikannya," ucap dia.

Sri Mulyani lantas menyampaikan terima kasih kepada Jokowi dan Jusuf Kalla atas kepercayaannya menjadikan salah satu bagian dari kabinet kerja. Menurut dia, seluruh menteri akan selalu mendukung Jokowi.

"Kami semua mendukung dan terus ingin mendekatkan republik sesuai janjinya Pak Jokowi yaitu adil makmur dan bermartabat," tutur Menteri Sri Mulyani.